Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dalam bidang teknologi, China kembali memainkan peran penting di panggung internasional. Dalam World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2025 yang digelar di Shanghai, Perdana Menteri Li Qiang secara resmi mengusulkan pembentukan badan internasional baru yang didedikasikan untuk tata kelola kecerdasan buatan (AI).

Usulan ini hadir sebagai langkah strategis untuk membentuk kerangka kerja global yang lebih inklusif, sekaligus sebagai alternatif terhadap model dominan dari Amerika Serikat dan Eropa dalam mengatur pengembangan dan penyebaran teknologi AI.

Usulan yang Ambisius dari China

Dalam pidatonya di hadapan ratusan delegasi dari seluruh dunia, Li Qiang menegaskan pentingnya kerja sama global yang adil dalam menghadapi lonjakan pesat teknologi kecerdasan buatan. Ia menyoroti bahwa dunia tidak dapat membiarkan tata kelola AI dikendalikan hanya oleh segelintir negara atau perusahaan besar.

Oleh karena itu, China mengajukan rencana pembentukan organisasi multilateral dengan fokus pada:

• Koordinasi global untuk standar etis AI
• Akses terbuka untuk negara-negara berkembang
• Transparansi dalam penelitian dan pengembangan
• Dialog berbasis prinsip-prinsip PBB

Rencana tersebut dituangkan dalam kerangka kerja 13 poin, yang menjadi dasar diskusi dan negosiasi di tingkat internasional.

Konferensi Bertaraf Dunia, Dihadiri Raksasa Teknologi

WAIC 2025 kali ini menjadi yang terbesar sejak pertama kali diselenggarakan, dengan lebih dari 800 perusahaan dan institusi hadir. Di antara nama-nama besar tersebut, terlihat kehadiran tokoh dan perwakilan dari:

• Huawei, Alibaba, Tencent (China)
• Tesla, Google, Amazon, Microsoft (AS)
• Samsung, SoftBank (Asia Timur)
• Perwakilan Uni Eropa dan negara-negara Global South

Kehadiran mereka menandakan kekhawatiran dan kepentingan global yang semakin tinggi terhadap arah tata kelola AI, terlebih saat teknologi ini menyentuh berbagai sektor strategis mulai dari pertahanan, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Alternatif terhadap Model Barat

Selama ini, dominasi perusahaan teknologi Barat dalam pengembangan AI—seperti OpenAI, Anthropic, hingga Google DeepMind—membuat negara-negara lain, khususnya dari Global South, merasa tertinggal baik secara infrastruktur maupun akses data.

China ingin mengubah narasi itu.

Dengan mengusulkan badan internasional baru, China menekankan pentingnya tata kelola yang tidak didikte oleh kekuatan ekonomi tunggal. Model ini disebutkan akan lebih:

• Terbuka terhadap berbagai budaya dan norma lokal
• Mengakomodasi kebutuhan negara berkembang
• Berbasis prinsip kesetaraan teknologi

Prinsip Tata Kelola AI Versi China

Kerangka 13 poin yang dibawa oleh delegasi China dalam konferensi WAIC 2025 menekankan beberapa prinsip penting, antara lain:

1. Keamanan dan transparansi sistem AI
2. Tanggung jawab etis pengembang dan perusahaan AI
3. Partisipasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan
4. Penyusunan standar global berbasis multilateralisme
5. Penggunaan AI untuk pembangunan berkelanjutan
6. Pembangunan infrastruktur terbuka berbasis kolaborasi
7. Pencegahan diskriminasi algoritmik dan bias data
8. Mekanisme audit dan evaluasi independen

Proposal ini dinilai sebagai upaya membentuk ekosistem AI global yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga adil secara sosial dan politik.

Geopolitik AI: Persaingan Tak Terelakkan

Pengamat menyebut langkah China ini sebagai pergeseran baru dalam diplomasi teknologi. Persaingan antara blok Barat dan Timur tak lagi sebatas ekonomi dan militer, tetapi juga menyentuh arsitektur regulasi digital global.

Sementara AS fokus pada pendekatan berbasis sektor swasta dan kompetisi pasar, China mengedepankan struktur kerja sama antarnegara, di mana negara menjadi pengendali utama arah pengembangan AI.

Langkah ini bisa membentuk poros baru dalam tata kelola global, terutama jika badan yang diusulkan berhasil menarik dukungan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Tantangan: Mampukah Model Ini Diterima?

Meski ambisius, usulan China tidak lepas dari tantangan. Beberapa negara Barat masih skeptis terhadap transparansi dan netralitas model regulasi yang diajukan Beijing.

Beberapa kritik yang muncul antara lain:

• Potensi pengaruh politik China dalam pengambilan keputusan
• Kekhawatiran soal kebebasan informasi dan ekspresi
• Masalah interoperabilitas antara standar China dan Barat

Namun, negara-negara Global South tampaknya mulai menunjukkan ketertarikan. Beberapa pemimpin dari Afrika dan Asia Tenggara menyampaikan bahwa model China membuka harapan baru bagi akses AI yang lebih terjangkau dan relevan secara lokal.

Menuju Konsensus Global?

Li Qiang menutup pidatonya dengan ajakan terbuka kepada seluruh negara untuk:

“…menghentikan fragmentasi tata kelola teknologi, dan mulai membangun masa depan digital yang kolektif dan seimbang.”

Rencana selanjutnya adalah mendorong dialog resmi di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pembentukan forum multilateral lintas kawasan yang membahas detail operasional badan internasional tersebut.

Jika konsensus berhasil dicapai, maka dunia akan menyaksikan terbentuknya struktur tata kelola AI global yang baru—pertama kalinya dalam sejarah umat manusia.

Penutup

Usulan pembentukan badan internasional untuk tata kelola AI yang dilontarkan oleh China dalam WAIC 2025 menandai momen penting dalam sejarah perkembangan teknologi global. Tak hanya menyangkut inovasi dan efisiensi, tapi juga menyentuh nilai, etika, dan keadilan akses digital di seluruh dunia.

Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, inisiatif ini berpotensi mengubah peta kekuatan dalam ekosistem AI global, membuka ruang partisipasi bagi negara-negara yang selama ini hanya menjadi pengguna pasif teknologi.

Saat dunia bergerak cepat menuju masa depan digital, pertanyaan besar yang tersisa adalah: Siapa yang akan memegang kendali, dan atas dasar nilai apa?