Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Amerika Serikat memasuki perdebatan baru. Kali ini, perhatian tertuju pada usulan aturan yang tidak hanya mengatur penggunaan AI, tetapi juga berupaya menghentikan pengembangan artificial superintelligence atau AI superinteligensi.
Usulan tersebut diperkenalkan oleh Senator Bernie Sanders bersama anggota DPR Greg Casar melalui Ban Artificial Superintelligence Act. Dalam pengumuman resminya, keduanya mengusulkan larangan permanen terhadap pengembangan dan penerapan AI superinteligensi, sekaligus penghentian sementara pengembangan AI tingkat lanjut sampai regulator federal menetapkan aturan keselamatan.
Salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah ancaman hukuman bagi pihak yang mencoba melanggar atau mengakali ketentuan tersebut. Dalam rancangan yang diumumkan, individu dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun.
Namun, penting dicatat, ketentuan tersebut belum menjadi hukum yang berlaku. Saat ini, kebijakan itu masih berada dalam tahap usulan legislatif.
Mengapa AI Superinteligensi Dipersoalkan?
Superinteligensi merujuk pada konsep AI yang kemampuan intelektualnya melampaui manusia secara luas. Teknologi seperti ini masih merupakan konsep yang menjadi bahan perdebatan dan penelitian, bukan teknologi yang telah terbukti tersedia dalam bentuk umum seperti aplikasi AI saat ini.
Pendukung aturan tersebut melihat adanya potensi risiko apabila sistem AI menjadi semakin otonom, mampu menjalankan tugas kompleks, dan sulit dikendalikan manusia.
Dalam pengumuman Sanders, pemerintah diusulkan membentuk lembaga federal baru yang bertugas mengawasi sistem AI frontier sepanjang siklus pengembangannya. Lembaga tersebut juga akan diberi tanggung jawab memantau kemampuan berbahaya, mengawasi penghapusan kemampuan tertentu, serta menangani sistem yang dianggap masuk kategori superinteligensi.
Perdebatan ini muncul ketika perusahaan teknologi berlomba mengembangkan model AI yang semakin mampu melakukan penalaran, menjalankan tugas secara mandiri, menggunakan komputer, menulis kode, hingga membantu pekerjaan penelitian.
Sejumlah tokoh industri AI sendiri telah memperingatkan adanya risiko keamanan dari perkembangan AI yang sangat cepat. Di sisi lain, terdapat pula peneliti dan pengamat yang menilai sejumlah skenario ekstrem mengenai AI masih bersifat spekulatif dan perlu dibedakan dari risiko AI yang sudah terjadi saat ini.
Hukuman 20 Tahun Jadi Sorotan
Bagian hukuman menjadi salah satu elemen paling kontroversial dalam rancangan tersebut.
Dalam pengumuman resmi Sanders, individu yang melanggar atau berusaha menghindari larangan maupun jeda pengembangan AI dapat dikenai hukuman maksimal 20 tahun penjara. Untuk entitas perusahaan, rancangan tersebut juga mengusulkan sanksi yang sangat berat.
Sanders menyebut hukuman tersebut memiliki kemiripan dengan sanksi yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir secara ilegal.
Perbandingan tersebut bukan berarti membuat AI secara otomatis diperlakukan sebagai senjata nuklir berdasarkan hukum yang berlaku. Istilah itu digunakan dalam rancangan untuk menggambarkan tingkat keseriusan sanksi yang diusulkan.
Hukum nuklir Amerika Serikat sendiri memiliki ketentuan pidana tersendiri. Dalam 42 U.S.C. §2273, pelanggaran tertentu terhadap Atomic Energy Act dapat dihukum penjara hingga 20 tahun apabila dilakukan dengan maksud merugikan Amerika Serikat atau memperoleh keuntungan bagi negara asing.
Karena itu, pernyataan mengenai “setara dengan nuklir” perlu dipahami sebagai perbandingan terhadap tingkat hukuman, bukan sebagai pernyataan bahwa AI superinteligensi dan senjata nuklir sudah memiliki status hukum yang sama.
Bukan Semua Pembuat AI Langsung Dipenjara
Judul yang menyebut pembuat AI superinteligensi dapat dipenjara 20 tahun perlu dibaca secara hati-hati.
Rancangan tersebut tidak secara sederhana menyatakan bahwa setiap orang yang membuat AI akan otomatis masuk penjara. Ketentuan yang diumumkan berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan dan pembatasan yang nantinya ditetapkan dalam aturan tersebut.
Artinya, apabila RUU menjadi hukum, detail mengenai definisi superinteligensi, siapa yang termasuk pengembang, kemampuan AI seperti apa yang dilarang, serta bentuk pelanggaran yang dapat dipidana akan menjadi sangat penting.
Definisi tersebut juga akan menentukan bagaimana aturan diterapkan kepada perusahaan teknologi, laboratorium penelitian, universitas, maupun pengembang independen.
Ada Usulan Jeda Pengembangan AI
Selain larangan terhadap superinteligensi, proposal Sanders dan Casar juga memasukkan gagasan penghentian sementara pengembangan AI tingkat lanjut.
Jeda tersebut dirancang sampai regulator federal memiliki standar keselamatan yang dianggap memadai. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme pengawasan sebelum pengembangan teknologi berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi.
Rancangan itu juga mengusulkan agar Amerika Serikat mendorong kerja sama internasional untuk mencegah pengembangan superinteligensi di negara lain.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembuat kebijakan tidak hanya melihat persoalan AI sebagai isu teknologi domestik. Perkembangan model AI frontier juga berkaitan dengan persaingan teknologi, keamanan siber, pertahanan, serta kemampuan negara-negara dalam mengembangkan teknologi strategis.
Perdebatan Keamanan dan Inovasi
Rencana pembatasan superinteligensi tentu berhadapan dengan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap inovasi.
Kelompok yang mendukung pembatasan menyoroti kemungkinan risiko apabila kemampuan AI berkembang lebih cepat daripada sistem pengawasan. Kekhawatiran yang dibahas mencakup penyalahgunaan AI, serangan siber, pengembangan senjata biologis, manipulasi informasi, hingga kemungkinan sistem otonom mengambil tindakan yang tidak diinginkan.
Sementara itu, kritik terhadap pendekatan ekstrem menilai bahwa sejumlah skenario kehancuran akibat superinteligensi masih bersifat hipotetis. Beberapa pengamat juga mempertanyakan apakah larangan menyeluruh dapat diterapkan secara efektif ketika teknologi AI berkembang secara global.
Perbedaan pandangan tersebut membuat regulasi AI menjadi persoalan yang tidak sederhana. Pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan tanpa mengabaikan penelitian, inovasi, dan persaingan teknologi.
Apa Dampaknya bagi Industri AI?
Jika gagasan semacam ini berkembang menjadi kebijakan konkret, industri AI kemungkinan akan menghadapi persyaratan keselamatan yang jauh lebih ketat.
Perusahaan pengembang model AI frontier dapat diwajibkan melakukan evaluasi kemampuan, dokumentasi, pemantauan, serta pengendalian risiko sebelum meluncurkan sistem tertentu.
Namun, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bagaimana aturan akhirnya akan berbentuk. RUU dapat mengalami perubahan substansial selama proses legislatif, termasuk mengenai definisi teknologi yang dilarang, lembaga pengawas, masa penghentian pengembangan, serta bentuk sanksi.
Karena itu, kabar bahwa “pembuat AI superpintar di AS bisa dipenjara 20 tahun” sebaiknya dipahami dalam konteks yang tepat: Amerika Serikat memiliki usulan legislasi yang mengancam hukuman hingga 20 tahun bagi pelanggaran tertentu terkait pengembangan superinteligensi, tetapi aturan tersebut belum menjadi hukum yang berlaku.
Perdebatan ini menunjukkan semakin seriusnya perhatian terhadap masa depan AI. Di satu sisi, teknologi menawarkan kemampuan baru yang semakin luas. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat harus menentukan batas keselamatan agar perkembangan tersebut tidak berjalan tanpa pengawasan.
