Kontroversi Sertifikasi Influencer Meningkat

Wacana mengenai sertifikasi bagi para influencer kembali menjadi perbincangan hangat di publik. Rencana tersebut muncul seiring meningkatnya pengaruh para kreator konten dalam percakapan digital, mulai dari isu sosial, budaya, hingga ekonomi. Namun, gagasan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk SAFENet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), yang menilai bahwa sertifikasi influencer tidak bisa diterapkan secara sembarangan.

Menurut SAFENet, regulasi yang menyentuh ranah kebebasan berekspresi harus dikelola dengan sangat hati-hati karena dapat berdampak pada cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan pendapat di ruang digital. Mereka menilai bahwa wacana ini memiliki sejumlah implikasi penting yang perlu dibahas secara transparan, terbuka, dan melibatkan berbagai pihak, terutama komunitas digital yang terdampak langsung.

---

Latar Belakang Wacana Sertifikasi Influencer

Isu sertifikasi influencer muncul seiring meningkatnya jumlah kreator konten yang memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk mempromosikan produk, menyampaikan opini, hingga memengaruhi pandangan publik. Pemerintah menilai bahwa keberadaan influencer yang memiliki jangkauan luas seharusnya berada dalam kerangka regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau penyebaran informasi yang keliru.

Sertifikasi ini disebut-sebut dapat memberikan standar tertentu terkait kompetensi, etika, hingga transparansi dalam menyampaikan informasi komersial maupun non-komersial. Namun, wacana tersebut belum memiliki bentuk konkret, termasuk mengenai siapa yang berwenang mengatur, bagaimana proses sertifikasi dilakukan, serta apa saja syarat yang wajib dipenuhi oleh para influencer.

---

SAFENet: Regulasi Tidak Bisa Asal Diterapkan

SAFENet memberikan reaksi keras terhadap wacana ini. Menurut mereka, sertifikasi influencer tidak boleh dijadikan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di dunia digital. Ruang digital, menurut mereka, adalah wadah masyarakat untuk bersuara, belajar, berbagi informasi, hingga mengkritik kebijakan.

Penerapan sertifikasi yang tidak hati-hati dapat membuka peluang pembatasan berlebihan terhadap warga negara. SAFENet menekankan bahwa tujuan regulasi seharusnya bukan untuk mengontrol suara publik, tetapi untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi dan memastikan transparansi dalam komunikasi digital, terutama yang bersifat komersial.

Regulasi yang terlalu ketat dikhawatirkan menciptakan hambatan baru bagi kreator konten kecil yang belum memiliki sumber daya untuk mengikuti proses sertifikasi. Hal ini dapat menghilangkan kesetaraan kesempatan di ruang digital dan mempersempit demokratisasi informasi.

---

Kekhawatiran atas Dampak ke Kebebasan Berekspresi

Menurut SAFENet, sertifikasi influencer dapat menjadi preseden buruk jika tidak dirancang dengan prinsip-prinsip kebebasan digital. Ada kekhawatiran bahwa sertifikasi dapat mengarah ke bentuk sensor terselubung atau pembatasan yang membuat kreator enggan bersuara kritis terhadap isu tertentu.

Saat ini, banyak influencer yang membawa isu-isu sosial penting seperti kekerasan gender, lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan mental. Jika mereka diwajibkan mengikuti sertifikasi tertentu yang mengatur bagaimana cara berbicara, ruang kebebasan itu dapat tergerus.

Dengan demikian, regulasi tambahan harus dirancang untuk memperkuat ekosistem digital, bukan membatasinya.

---

Masalah Transparansi dan Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu poin yang menjadi sorotan SAFENet adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses sertifikasi. Jika regulator memiliki kewenangan menentukan siapa yang layak disebut influencer dan siapa yang tidak, hal ini berpotensi membuka ruang bagi intervensi politis.

Kekhawatiran lain adalah terkait bagaimana data pribadi para influencer akan dikelola. Proses sertifikasi yang mengharuskan registrasi resmi dapat mengumpulkan sejumlah data sensitif, mulai dari profil penghasilan hingga aktivitas digital. Tanpa mekanisme perlindungan data pribadi yang kuat, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data menjadi sangat besar.

---

Sertifikasi Influencer: Dibutuhkan atau Justru Menghambat?

Wacana sertifikasi influencer sebenarnya muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penyebaran hoaks, konten yang menyesatkan, hingga endorsement produk ilegal membuat publik menuntut adanya tanggung jawab lebih besar dari para influencer.

Dalam konteks ini, beberapa pihak menilai sertifikasi dapat menjadi solusi. Influencer yang memiliki sertifikat dianggap lebih kredibel dan dapat dipercaya oleh publik, terutama ketika melakukan promosi produk atau menyampaikan informasi penting.

Namun, pendekatan ini juga harus mempertimbangkan keberagaman konten kreator di Indonesia. Influencer tidak hanya berasal dari kalangan besar dengan jutaan pengikut, tetapi juga dari kalangan kecil, aktivis, akademisi, hingga seniman lokal yang menggunakan media sosial sebagai sarana mengekspresikan diri.

Regulasi yang tidak adaptif dapat menutup pintu bagi bakat-bakat baru yang muncul secara organik di ruang digital.

---

Belajar dari Negara Lain: Apa yang Bisa Diadaptasi?

Beberapa negara telah menerapkan bentuk regulasi influencer, meski tidak sampai pada sertifikasi formal. Uni Eropa misalnya, mewajibkan konten berbayar untuk mencantumkan label “sponsored” atau “advertisement”. Sementara itu, Korea Selatan memperketat aturan transparansi produk demi melindungi konsumen.

Model seperti ini lebih fokus pada edukasi dan pengawasan transparansi, bukan membatasi siapa yang boleh menjadi influencer. SAFENet menilai pendekatan ini lebih sesuai diterapkan di Indonesia, karena tetap menjaga kebebasan berekspresi sambil meningkatkan tanggung jawab sosial influencer.

---

Pentingnya Literasi Digital Ketimbang Sertifikasi

Alih-alih memberlakukan sertifikasi, SAFENet mengusulkan agar pemerintah memperkuat literasi digital masyarakat. Dengan literasi yang lebih matang, masyarakat dapat membedakan konten yang valid dan tidak, serta memahami bagaimana influencer bekerja dan mendapatkan keuntungan.

Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, kurikulum sekolah, hingga kerja sama dengan platform media sosial. Pendekatan berbasis edukasi dinilai jauh lebih efektif daripada mekanisme sertifikasi yang berpotensi menghambat kreativitas.

---

Kesimpulan: Regulasi Harus Berpihak pada Kebebasan Digital

Wacana sertifikasi influencer masih berada pada tahap diskusi awal dan memerlukan kajian mendalam. SAFENet menegaskan bahwa regulasi apa pun yang menyentuh ruang digital harus menjaga prinsip kebebasan berekspresi, transparansi, serta partisipasi publik.

Sertifikasi hanya boleh diterapkan jika benar-benar memiliki manfaat jelas dan tidak membatasi hak digital warga negara. Jika tidak dirancang dengan tepat, sertifikasi influencer dikhawatirkan lebih banyak menimbulkan masalah daripada memberikan solusi.

Pada akhirnya, diskusi tentang regulasi influencer harus melibatkan semua pihak, terutama komunitas kreator yang akan terdampak langsung. Ruang digital yang sehat bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.